|

Kuasai Lahan Seluas 300 Ha, Legalitas PT JRP Dipertanyakan, Amsub Desak Polda Sumut Periksa Menyeluruh!


MEDIAINDONESIATERKINI.COM, MEDAN // Aliansi Mahasiswa Sumut Bersatu (AMSUB) menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (26/10/2026) untuk mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas operasional perkebunan kelapa sawit PT JRP yang berlokasi di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Aksi tersebut dilatarbelakangi adanya dugaan persoalan terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan yang luasnya diperkirakan mencapai lebih dari 300 hektare. AMSUB menduga legalitas operasional perkebunan tersebut perlu diperiksa, khususnya terkait kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan usaha perkebunan (IUP).

AMSUB menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pemerintah dan instansi terkait diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius, transparan, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, AMSUB menyampaikan aspirasi kepada sejumlah instansi, yakni Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Utara, serta Kantor Gubernur Sumatera Utara.

AMSUB mendesak Gubernur Sumatera Utara agar segera menginstruksikan instansi terkait untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap legalitas operasional perkebunan kelapa sawit PT JRP. Langkah tersebut dinilai penting guna memperoleh kepastian mengenai status perizinan dan dasar hukum penguasaan lahan yang digunakan perusahaan.

Selain itu, AMSUB meminta ATR/BPN Sumatera Utara membuka dan memeriksa status pertanahan pada lokasi perkebunan tersebut, termasuk memastikan apakah perusahaan memiliki HGU dan IUP sesuai ketentuan yang berlaku.

Desakan juga ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara agar menindaklanjuti informasi maupun laporan yang berkaitan dengan dugaan persoalan tersebut melalui proses penyelidikan sesuai kewenangannya. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta berkoordinasi melalui satuan tugas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap status penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan sesuai kewenangan hukum.


AMSUB menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum, khususnya dalam persoalan penguasaan tanah dan kegiatan usaha perkebunan.

Menurut AMSUB, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan hukum dan perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran, instansi yang berwenang diminta mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, AMSUB menekankan pentingnya pemeriksaan yang objektif dan terbuka agar persoalan ini tidak berhenti pada dugaan semata. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa pengelolaan lahan perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan.

AMSUB juga meminta agar aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi catatan administratif tanpa perkembangan yang jelas.

Melalui aksi ini, AMSUB berharap pemerintah daerah, ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan dapat bersinergi untuk mengungkap fakta mengenai status lahan dan legalitas operasional perkebunan PT JRP di Desa Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. (Red)

Komentar

Berita Terkini