MEDIAINDONESIATERKINI.COM, MEDAN // Anggota DPRD Sumut dari Partai Nasdem Pdt Berkat Kurniawan Laoly mengatakan apabila Bencana Sumut tidak ditetapkan sebagai Bencana Nasional maka Nias Harus Merdeka dari Indonesia. Hal itu diucapkannya di depan massa yang menggelar aksi demo yang berasal dari berbagai elemen masyarakat di Sumut, Jumat (12/12/2025), sekitar pukul 15.00 WIB.
Adapun massa aksi sekitar lima ratus orang ini dipimpin langsung oleh Koordinator Aksi Lamsiang Sitompul SH MH selaku Ketua Umum Horas Bangso Batak, turut didampingi oleh Johan Merdeka selaku Ketua Umum Satu Betor, Ahmad Rizal selaku Ketua LSM Penjara Indonesia, Ustadz Martono dari FKIB dan Wage Nainggolan dari Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan.
Dalam orasinya, Lamsiang Sitompul, meminta agar DPRD Sumut bersama-sama dengan masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan Bencana di Sumatera sebagai Bencana Nasional.
"Kami meminta kepada DPRD Sumut untuk dapat mendesak bapak Presiden Prabowo segera menetapkan Bencana di Sumatera menjadi Bancana Nasional. Membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) seperti BRR Nias dan Aceh saat Tsunami dengan memberikan anggaran 100 Trilyun dengan perkiraan bahwa sesuai dengan Release dari BNPB kerugian Bencana Sumatera 51 Trilyun dan kalau di bagi 3 maka Sumut 17 Trilyun. Lalu kalau hanya mengandalkan APBD Sumut dan Kabupaten/Kota terdampak bagaimana mungkin? Sumut saja Dana Penanggulangan Bencana hanya sekitar 100 Milyar, Kabupaten Taput, Tapsel, Tapteng dan Sibolga paling juga sekitar 10 M masing-masing, sehingga kalau dikumpulkan paling sekitar 150 Milyar tambah lain-lain. Andaikan jadi 500 Milyar, apa sebanding dengan kebutuhan puluhan Trilyun?" tanyanya.
Selain itu ia juga meminta agar Perusahaan Perusak Lingkungan ditangkap dan diadili serta dihukum untuk mengganti kerugian atas kerusakan lingkungan. Kemudian Lamsiang juga meminta agar Presiden mencopot para Pejabat dan Menteri yang tak becus bekerja.
"Kami meminta agar bapak Presiden Prabowo dapat mengevaluasi kinerja para pejabat dan menteri nya. Kepala BNPB yang menyebutkan bahwa Bencana hanya mencekam di Medsos. Padahal fakta dilapangan tidak seperti itu. Faktanya ribuan rumah hanyut dan hancur, sawah dan ladang juga ikutan hancur. Selain itu infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga hancur. Bahkan ribuan orang meninggal dan ribuan hanyut tertimbun dan tak ketemu/hilang sampai saat ini. Selain itu mantan Pangdam I BB yang mengatakan tak ada penggundulan hutan nyatanya ada. Kami meminta agar Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Olah Raga dan Menteri Sosial dievaluasi kinerjanya," ucapnya.
Sementara itu di depan ratusan massa aksi, Anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoly dari Partai Nasdem didampingi oleh Fajri Akbar dari Partai Demokrat mengatakan bahwa mereka juga turut berduka cita atas kejadian banjir di Sumut dan bersepakat bahwa Pemerintah harus menetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional dan apabila Presiden tidak menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional, maka Nias harus merdeka dari Indonesia.
Di akhir pertemuan massa aksi dan anggota DPRD Sumut, sepakat menandatangani tuntutan yang isinya antara lain:
1. Meminta Presiden menetapkan Banjir Sumut sebagai Bencana Nasional.
2. Meminta Pemerintah membentuk Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) dengan anggaran 100 Trilyun.
3. Menangkap dan menindak para Perusahaan Perusak Lingkungan, dll.
Usai mendapati kesepakatan dengan para Anggota DPRD Sumut saat menggelar aksi demo, massa yang terdiri dari ratusan orang diantaranya yakni Horas Bangso Batak bersama dengan elemen lainnya akhirnya membubarkan diri. Tampak aksi demo berjalan dengan tertib di tengah guyuran hujan dengan pengawalan Polisi. (Rel)
